0
0
Oleh :
Widodo, S.Akun
Sebagian besar korupsi di Indonesia terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terutama dalam bentuk suap dan gratifikasi pada proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. Kecurangan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi tersebut telah menjadi sorotan, karena menimbulkan kerugian finansial dan merusak integritas proyek. Jika tidak ditangani dengan baik, kecurangan ini dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola proyek infrastruktur. Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pekerjaan Konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilaksanakan melalui berbagai metode pemilihan, yaitu e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukkan langsung, tender cepat dan tender.
Tender Pekerjaan konstruksi melibatkan berbagai pihak dengan melalui proses pemilihan yang ketat untuk memastikan bahwa penyedia jasa yang dipilih memiliki kemampuan untuk melaksanakan proyek sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Salah satu komponen penting dalam proses ini adalah pemilihan Ketua Pokja Pemilihan, yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Tim Pokja Pemilihan. Ketua Pokja memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan tender. Ia harus memiliki keahlian dalam bidang teknis, pemahaman terhadap regulasi tender, serta kemampuan dalam memimpin tim dan menjaga integritas proses. Ketua Pokja Pemilihan berperan dalam memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pokja Pemilihan Barang/Jasa menjadi pihak yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat terkait perannya dalam proses tender. Pokja berperan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. “merujuk pada ketentuan Perpres No.16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres No. 12 tahun 2021, Pokja bertanggung jawab atas proses pengadaan barang dan jasa mulai dari pelaksanaan persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilihan penyedia seperti melakukan evaluasi dokumen tender penyedia harus dilakukan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, sehingga kompetensi dan kapabilitas Pokja Pemilihan menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi suksesnya proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat seperti persekongkolan tender”.
Kasus ini menambah deretan panjang masalah dalam proses pengadaan barang/jasa dengan adanya dugaan manipulasi dan pelanggaran, diharapkan aparat penegak hukum segera melakukan investigasi dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak tegas.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui proses tender. Dalam proses terder ada kecenderungan untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga merugikan peserta tender lainnya. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka ditelaah praktik persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa yang berakibat terjadinya tindakan persaingan usaha tidak sehat. Penyelenggaraan tender dimaksudkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang semurah mungkin dengan kualitas sebaik mungkin. Persekongkolan tender dapat mengakibatkan proses tender berlangsung tidak adil, merugikan panitia pelaksana tender dan peserta tender yang beriktikad baik, sehingga menjurus ke arah persaingan tidak sehat.
Penentuan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi merupakan keputusan yang kompleks dan melibatkan banyak kriteria. Ketua Pokja bertanggung jawab memastikan proses tender berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kecurangan dalam proses ini mengakibatkan pemilihan penyedia yang tidak akuntabel dan berdampak langsung pada kegagalan penyelesaian pekerjaan konstruksi. Dampak tersebut dapat berlanjut ke ranah hukum apabila para pelaku pengadaan termasuk Pokja Pemilihan terlibat tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan Ketua Pokja Pemilihan berdasarkan lima kriteria utama dari literatur dan wawancara, yaitu integritas, pengalaman, kompetensi teknis, kepemimpinan, dan kemampuan komunikasi. Dengan menggunakan perbandingan berpasangan antar kriteria, bobot masing-masing kriteria diperoleh. Perhitungan menunjukkan bahwa integritas menjadi kriteria dengan bobot tertinggi, diikuti oleh pengalaman dan kompetensi teknis. Kandidat dengan nilai tertinggi dari hasil pembobotan diidentifikasi sebagai pilihan terbaik untuk Ketua Pokja. Selain itu, rasio konsistensi dihitung untuk memastikan bahwa penilaian bersifat konsisten, dengan hasil menunjukkan nilai yang dapat diterima.
(Sando)
